APBDes Dan Progam Kotaku/ ( Kota Tanpa Kumu) Ds Pademonegoro Kec Sukodono Kab Sidoarjo Di Duga Banyak Pelanggaran Dan Masuk Kantong Kades

  • Whatsapp

 

 

Read More

Loading...

I, S ( Sidoarjo)– Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. Hal ini ditegaskan oleh salah satu ketua RT di Desa Pademo Negoro yang tidak mau namanya disebutkan.

 

 

 

Dari penelusuran ditemukan ketidak transparanan pengelolaan Dana Desa seperti pada penyertaan modal dari Dana Desa ke Bumdes. Pemdes Pademonegoro menyertakan modal sebesar Rp. 200 juta pada tahun anggaran 2017 dan Rp. 200 juta pada tahun 2018.

 

 

 

Bumdes sebesar Rp 400 juta ini dibelanjakan untuk merealisasikan pembangunan kolam pancing desa, yakni “Gajah Oling ” dengan lebar kolam 8 m dan panjang 12 m. Dalam pembangunan kolam ini, bendahara Bumdes Muryanto dan Ketua Bumdes Tiyo hanya sebagai pelaksana saja, karena setelah mengambil uang dari bank, dana tersebut langsung diminta oleh Kepala Desa Ispriyanto bahkan buku tabunganpun juga ikut dibawa.

 

 

 

Dari pantauan dilokasi, fisik kolam pancing saat ini sudah rusak parah karena kolam tidak direncanakan dengan baik dan hanya dibuat dari kerangka batang bambu yang kemudian dilapisi oleh asbes. Dalam pembangunan kolam pancing yang memakan dana sebesar Rp. 400 juta ini, diduga sebagian dana masuk kantong Kepala Desa Ispriyanto.

 

 

 

Ketika dikonfimasi, Ispriyanto mengatakan bahwa dirinya sebagai pengawas Bumdes yang membelanjakan seluruh material untuk pembangunan kolam pancing tersebut.

 

 

 

“Saya sebagai pengawas Bumdes memang yang membelajakan seluruh matetial untuk pembangunan Kolam pancing ini, tapi yang membayar tetaplah bendahara Bumdes Muryanto,” ujarnya.

 

 

 

Saat dikonfirmasi terkait pembangunan tempat pembakaran sampah yang dinilai oleh warga Desa Pademo Negoro gagal kontruksi, Kepala Desa Ispriyanto menjelaskan bahwa pihak desa hanya membayar Rp. 125 juta kepada pihak rekanan yang mengerjakan kontruksi incenerator pembakaran sampah di sebelah kolam pancing desa.

 

 

 

Hasil pembangunan tempat pembakaran sampah yang aburadul dan bauk menyengat di warga

 

 

 

Namun keterangan Ispriyanto ini bertolak belakang dengan data APBDes yang di upload di sistem Informasi Desa, karena dalam APBDes Pademonegoro dialokasikan dana pembangunan pembakaran sampah ini senilai Rp. 88 juta. Dan pada tahun anggaran 2018, Desa Pademonegoro mengalokasikan kembali Anggaran senilai Rp. 28 juta untuk pemeliharaan tempat pembakaran sampah.

 

 

 

Hal inilah yang dipertanyakan oleh warga masyarakat RT 1 bahwa bila incenerator pembakaran sampah yang tidak berfungsi ini saja menghabiskan Rp. 125 juta dan masih ditambah lagi Rp 28 juta. “Itu kan pemborosan mas,” ungkap warga RT 1 RW 4 ini kepada Infosurabaya

 

 

 

Terpisah, Ketua Lsm Kwri & Media Infosurabaya yang dimintai komentarnya terkait hal tersebut mengatakan bahwa dirinya akan melakukan investigasi atas kegagalan pembangunan di Desa Pademonegoro Dan Program Kotaku.

 

 

 

Hasil tanggal pelaksanaan juga belum kunjung selesai

 

 

 

“Saya akan memimpin langsung tim untuk melakukan Investigasi atas kegagalan pembangunan di Desa Pademonegoro, karena kuat dugaan kami bahwa sebagian besar Dana Desa yang dikucurkan negara ke desa ini bocor dan masuk ke kantong kepala desa,”.

 

 

 

Dokumentasi Perencanaan Progam Kotaku
Hasil luar dari Perencanaan
Banner pun sudah di cabut tapi pelaksanaan belum selesai

 

 

 

Ketika kami datang ke lokasai ternyata benar ,pembangunan Kotaku sangatlah tidak spek dan berbeda dengan perencanaan yang di ajukan di pemerintahan, kekecewaan warga terhadap tidak transparannya Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto dengan warga , Kades pun tidak menghiraukan hal itu tetap akhirnya merelasaikan progam kotaku tanpa musyawarah lagi.

 

 

 

Lalu Setelah masuk dana kotaku ,yang sesmestinya untuk Rt07/08 dialihkan untuk menutup Bumdes sampah yg juga menggunakan Dana Desa dari anggaran 1M namun yang di ajukan desa untuk Rt 07 ,hanya menerima anggaran Paving 69jt

 

 

 

Hasil pembangunan paving yang tidak sepek

 

 

 

Semakin kuat dugaan warga terhadap Kepalah desa setelah mengetahui pembangunan yang di kerjakan sendiri tanpa musyawarah dengan warga , tidak lah sesuwai spek .

 

 

 


Dan Pelaksanaan Program kotaku,banyak Rekayasa tanpa mengikuti aturan yang berlaku ,pada tahap Perencanaan yang dilakukan oleh ketua Rt07 dan Rt08 ,bersama FASKEL ,tidak ada Program Pembangunan TPST ,namun setelah ganti FASKEL semua usulan ditolak , hingga saat ini #SIAPA YG MENGUSULKAN DANA KOTAKU UTK PEMBANGUNAN TPST ,TIDAK ADA YG MENJAWAB, ( Jimad)

Loading...

Related posts