Daftar UMR Jatim tahun 2021, Kota Surabaya paling tinggi

  • Bagikan
Daftar UMR Jatim tahun 2021, Kota Surabaya paling tinggi
Daftar UMR Jatim tahun 2021, Kota Surabaya paling tinggi

Info Surabaya – Daftar UMR / UMK Jawa Timur tahun 2021, Kota Surabaya paling tinggi.

Beberapa daerah di Indonesia menaikkan Upah Minimum Propinsi atau UMP tahun ini, salah satunya adalah Jawa Timur (Jatim).

UMP Jatim tahun 2021 naik sebesar Rp 100.000 atau sebesar 5,65 persen.

Kenaikan UMP ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020.

Melansir dari jatimprov.go.id, kenaikan UMP tahun 2021 merupakan keputusan bersama dewan pengupahan yang terdiri dari buruh, pemerintah, dan pengusaha.

Kenaikan tersebut tidak terlalu besar mengingat pandemi Covid-19 membuat beberapa industri menghadapi masa yang berat.

Bagi Anda yang sedang bekerja atau akan bekerja di Jatim, informasi besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dari Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) Jatim di bawah ini penting diperhatikan.

Pengertian UMR, UMP, dan UMK

Pengertian istilah UMR, UMP, dan UMK ternyata tidaklah sedikit. Sebelum mengetahui besarnya gaji UMR Jawa Timur 2021, cermatilah pengertian UMR UMP dan UMK pada penjabaran berikut yang kami kutip dr tipkerja.com :

UMR (Upah Minimum Regional)

Merupakan standar minimum untuk mengupah karyawan di suatu wilayah tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kelayakan pendapatan atas pekerjaan yang dilakukan.

Jumlah nominal UMR pasti berbeda dengan wilayah lain dikarenakan faktor ekonomi pada setiap wilayah juga berbeda.

Sistem pemerintahan harus terus berjalan secara efektif dan lancar, untuk itu perubahan peraturan yang dapat mengikuti perkembangan zaman harus selalu diperhatikan.

Kondisi ini menjadi salah satu alasan terjadinya perubahan kebijakan.

Menurut Kepmenaker No. 226 tahun 2000 istilah penggajian UMR tidak lagi digunakan, mulanya UMR terbagi atas dua tingkatan hingga akhirnya sekarang ini diubah dengan istilah baru yaitu UMP dan UMK.

UMP (Upah Minimum Provinsi)

Merupakan istilah baru yang sebelumnya dikenal dengan istilah UMR tingkat 1 yaitu upah minimum tingkat provinsi yang mencakup seluruh area di wilayah kota dan kabupaten yang menjadi naungan provinsi terkait.

UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)

Jika  UMP adalah UMR tingkat 1, maka UMK adalah UMR tingkat 2 yaitu upah minimum tingkat kota/kabupaten.

Jumlah minimum untuk menggaji karyawan di suatu daerah kota/kabupaten dapat menggunakan standar nominal UMK dari kota/kabupaten tersebut atau memilih berpedoman pada standar UMP dari pemerintah provinsi.

Perbedaan UMR, UMP dan UMK

Setelah paham pengertian antara UMR, UMP, dan UMK ternyata juga ada perbedaannya, berikut adalah perbedaan antara UMR, UMP dan UMK :

Pihak yang Menetapkan

Di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa UMR ditentukan oleh Menteri menurut surat rekomendasi dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Daerah.

Sedangkan UMP dan UMK, sebelum ditetapkan oleh Gubernur harus memperhatikan aspek kebutuhan hidup layak di wilayah tersebut.

Jangka Waktu Peninjauan

Berdasarkan jangka waktu peninjauan UMP dan UMK yang terdapat dalam Undang-Undang Menteri Tenaga Kerja Nomor 226 Tahun 2000 dimana beberapa isi pasal dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 telah mengalami sedikit perubahan, peraturan itu menyebutkan bahwa ada perbedaan durasi dalam peninjauan.

Penetapan besarnya gaji UMP paling lama sekitar 60 hari, sedangkan UMK tidak lebih dalam waktu 40 x 24 jam sudah harus disahkan.

UMP dan UMK sama-sama harus mengalami peninjauan ulang setahun sekali.

Masa Pemberlakukan Ketentuan

UMR, UMP dan UMK memiliki tanggal pengesahan yang berbeda, sehingga ketiga istilah tersebut akan memiliki masa berlaku berbeda pula.

Biasanya, UMP diberlakukan bersama dengan instruksi dari pemerintah Provinsi pada tanggal 1 November. Sedangkan UMK akan ditetapkan serta disosialisasikan paling akhir tertanggal 21 di bulan November.

Perhitungan Jumlah Kenaikan

Perbedaan lain dalam hal jumlah kenaikan, dibuat sesuai dengan pertimbangan beberapa faktor penting yaitu, tingkat produktivitas, kebutuhan hidup layak,  dan pertumbuhan ekonomi.

Di dalam Ketetapan Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa UMP dan UMK akan selalu mengalami perubahan kenaikan setiap tahun.

Hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya inflasi dan tingkat nilai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Besaran Nominalnya

Dari berbagai jumlah penghasilan yang berlaku di suatu wilayah, setiap daerah memiliki standar nilai minimal yang berbeda.

Besarnya UMK akan lebih tinggi dari gaji UMP dikarenakan perbedaan input variabel yang mempengaruhi di dalam rumusan perhitungannya.

Sanksi Perusahaan Membayar Upah di Bawah Gaji UMR

Ketika sudah ada peraturan mengenai kenaikan gaji UMR Jawa Timut 2021, pemerintah setempat tetap masih memberi kemudahan kepada pelaku bisnis yang ada di Jatim.

Apabila ada perusahaan yang merasa keberatan dengan besaran UMK, maka bisa mengajukan penangguhan dengan mengikuti prosedur.

Permasalahan ini tidak boleh dianggap mudah begitu saja. Harus ada komitmen dari perusahaan untuk membayar berdasar ketentuan.

Biasanya perusahaaan yang boleh menangguhkan karena memang perusahaan tersebut tidak mampu, termasuk perusahaan padat karya, dan gulung tikar jika menggaji sesuai UMK.

“Anda bisa melihat penangguhan pembayaran gaji ada dalam Kepmenakertrans No KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum”.

Jika pemberi kerja masih sengaja memberi gaji di bawah UMK, maka bisa saja pemerintah memberi sanksi berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Sanksi berupa pidana, yaitu kurungan penjara dengan periode tahanan 12 bulan dan maksimum 4 tahun atau denda sedikitnya sebesar Rp 100.000.000 hingga Rp 400.000.000.

Berdasarkan ketetapan pemerintah No 07 tahun 1990, gaji UMR termasuk gaji UMR Jawa Timur 2021 ada tiga bagian :

  • Pertama, gaji pokok yang didapat dari aspek tingkatan atau tipe profesi yang disepakati antara perusahaan dan karyawan.
  • Kedua, tunjangan awal perusahaan yang umumnya diperuntukkan bagi karyawan yang sudah berkeluarga (istri, anak, ongkos kendaraan untuk kerja di luar kantor).
  • Ketiga, subsidi diluar gaji pokok yang berbentuk layaknya biaya makan karyawan.

Daftar UMR / UMK Kota dan Kabupaten di Jawa Timur 2021

Berikut daftar UMK terbaru Kota dan Kabupaten di Jatim tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020, diurutkan dari yang tertinggi ke terendah:

  1. Kota Surabaya: Rp 4.300.479,19
  2. Kabupaten Gresik: Rp 4.297.030,51
  3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.293.581,85
  4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.290.133,19
  5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4.279.787,17
  6. Kabupaten Malang: Rp 3.068.275,36
  7. Kota Malang: Rp 2.970.502,73
  8. Kota Pasuruan: Rp 2.819.801,59
  9. Kota Batu: Rp 2.819.801,59
  10. Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095,88
  11. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.553.265,95
  12. Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234,77
  13. Kabupaten Lamongan: Rp 2.488.724,77
  14. Kota Mojokerto: Rp 2.481.302,97
  15. Kabupaten Jember: Rp 2.355.662,91
  16. Kota Probolinggo: Rp 2.350.000,00
  17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278,87
  18. Kota Kediri: Rp 2.085.924,76
  19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.066.781,80
  20. Kabupaten Kediri: Rp 2.033.504,99
  21. Kabupaten Tulungagung: Rp 2.010.000,00
  22. Kabupaten Blitar: Rp 2.004.705,75
  23. Kota Blitar: Rp 2.004.705,75
  24. Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295,10
  25. Kabupaten Pacitan: Rp 1.961.154,77
  26. Kabupaten Ngawi: Rp 1.960.510,00
  27. Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705,75
  28. Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705,75
  29. Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705,75
  30. Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705,75
  31. Kota Madiun: Rp 1.954.705,75
  32. Kabupaten Madiun: Rp 1.951.588,16
  33. Kabupaten Trenggalek: Rp 1.938.321,73
  34. Kabupaten Situbondo: Rp Rp 1.938.321,73
  35. Kabupaten Pamekasan: Rp 1.938.321,73
  36. Kabupaten Ponorogo: Rp 1.938.321,73
  37. Kabupaten Magetan: Rp 1.938.321,73
  38. Kabupaten Sampang: Rp 1.913.321,73
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berita Surabaya

Install
×