Konsep PSBB Surabaya Raya Plus yang Disarankan Epidemiolog

  • Bagikan
Konsep PSBB Surabaya Raya Plus yang Disarankan Epidemiolog

Info Surabaya –  Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr dr Windhu Purnomo menyarankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya Plus.

Windhu mengatakan ada konsep PSBB plus. Windhu memaparkan PSBB plus ini tak hanya digelar di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Namun, Windhu menyebut PSBB baiknya digelar juga di wilayah sekitar Surabaya, seperti Bangkalan dan Lamongan yang kasusnya tengah naik.

“Kita harus tegas, pemerintah daerah tidak bisa tanggung menangani hal ini.

Kalau perlu sekarang bisa dilakukan PSBB bukan hanya PSBB Bangkalan, tapi PSBB Surabaya Raya Plus. Ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan dan Lamongan juga hati-hati.

Harusnya PSBB Surabaya Raya plus. Jangan tanggung seperti sekarang,” kata Windhu di Surabaya, Sabtu (19/6/2021).

Tak hanya itu, Windhu mengatakan langkah ini perlu dilakukan mengingat telah ditemukannya delapan pasien dengan varian baru COVID-19 yakni varian dari India atau varian Delta.

“Kasus COVID-19 di Surabaya sendiri sudah mulai menanjak. Apa lagi di wilayah sebelah juga terus seperti itu, nggak ada PSBB dan sebagainya.

Apa lagi dengan ditemukannya varian baru yang lebih menular. Kita ini was-was,” imbuhnya. seperti dikutip dari detikcom

Windhu juga menyebut status darurat kesehatan masyarakat belum dicabut. Artinya, masih perlu penanganan tegas dengan melibatkan seluruh unsur.

“Harusnya aparat tegas, ini kan situasi darurat, karena darurat kesmas belum dicabut. Artinya pemerintah daerah dengan aparatnya satpol PP, polisi, TNI, harus bisa mengendalikan.

jangan ngalah. Tapi juga jangan melakukan kekerasan. Ada caranya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama,” saran Windhu.

Sementara saat disinggung terkait penyekatan dengan digelarnya tes swab antigen di Jembatan Suramadu, Windhu mengatakan langkah ini kurang efektif.

Windhu menilai swab antigen tidak bisa membuktikan 100 persen jika orang tersebut benar-benar negatif. “Sudahlah, nggak usah penyekatan lagi.

Tapi lakukan blokade. Lakukan PSBB, yang boleh lewat itu hanya yang esensial, ambulans, untuk kepentingan pengobatan dan pelayanan medis dan petugas,” paparnya.

Menurut Windhu, swab antigen hanya bisa melihat virus di 7 hari pertama usai manusia tersebut terinfeksi.

Dia khawatir jika ada yang hasilnya false negatif atau negatif palsu dari hasil swab antigen, yang justru akan menyebarkan virus.

“Kalau kita screen pakai rapid antigen itu dia tidak bisa melihat 100 persen seperti PCR. Karena PCR itu betul-betul gold standar.

Jadi kalau antigen hanya bisa melihat virus di tubuh manusia ini hanya 7 hari pertama setelah orang tersebut terinfeksi atau mengalami gejala.

Misalnya saya tertular 10 hari yang lalu, saya sudah positif, saya kalau dites antigen hasilnya negatif, karena sudah lewat 7 hari, tapi PCR masih bisa terlihat sampai virusnya mati,” jelas Windhu.

“Jadi kalau ada orang dia bisa lewat, jangan-jangan dia false negatif kan, dia masih membawa virus dan menulari orang Surabaya.

Padahal mungkin saja dia membawa varian baru. Yang mengerikan kan varian delta yang ditemukan di Bangkalan ini,” tambahnya.

Keputusan PSBB ini, lanjut Windhu, ada di Pemerintah Kabupaten atau Kota. Namun, Windhu berharap Gubernur Khofifah Indar Parawansa ikut mendorong Pemda agar membuat keputusan ini.

Menurut Windhu, PSBB memang seharusnya sudah dilakukan mengingat situasi COVID-19 saat ini mulai kritis.

Konsep PSBB Surabaya Raya

Windhu mencontohkan beberapa RS di Surabaya mulai kelabakan akibat bed occupancy rate (BOR) mulai penuh.

Selain itu, kasus harian di Indonesia juga merangkak naik hingga 12 ribu kasus per hari. Hal ini mendekati puncak gelombang pertama, di mana ada 14 ribu kasus harian.

“Sekarang ini situasinya kritis, karena hulu seperti itu, hilirnya ini sudah kelabakan rumah sakit sudah mulai kelabakan.

Ada rumah sakit yang ICU-nya saja tinggal 1. Beberapa (BOR-nya) sudah lebih dari 90 persen semua.

Ini situasinya bahaya, makanya jangan sampai ada kerumunan dan ini harus ada tindakan tegas dari satgas,” tambah Windhu.

“Pemda harus punya gambaran risiko yang tinggi, jangan hanya menyalahkan masyarakatnya saja,” pungkasnya.

Cari Berita Terkait Konsep PSBB Surabaya Raya Plus yang Disarankan Epidemiolog
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berita Surabaya

Install
×