Laporan Pertanggungjawaban Risma-Whisnu Butuh Supervisi Kejaksaan

  • Bagikan

Surabaya – Plt Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan, penyelesaian laporan akhir masa jabatan (LKPJ) pemerintahan Risma-Whisnu segera diserahkan.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, dikatakan Whisnu akan meminta supervisi dari penegak hukum. Salah satunya dari pihak Kejaksaan Negeri Surabaya (Kejari).

“Cuma memang ada kondisi akhir tahun ini sudah saya sampaikan untuk pendampingan (Kejari) dalam proses laporan akhir tahun,” katanya seusai menemui Kajari Surabaya, Senin (28/12/2020).

WS (Whisnu Sakti) menjelaskan, pendampingan atau supervisi dalam LKPJ agar seluruh pelaporan anggaran penggunaan APBD Surabaya tidak ada persoalan hukum.

Diketahui, anggaran APBD Surabaya Tahun Anggaran 2020 sekitar Rp 10 Triliun. Penggunaan anggaran juga difokuskan dalam masa menghadapi pandemi Covid-19.

Selain itu, dikatakan alumnus ITS Surabaya, Pemkot Surabaya sudah meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Supaya semua klir. Surabaya ini sudah 8 tahun meraih WTP. Harus dipertahankan,” kata WS.

Dalam proses penyelesaian LKPJ ini proses supervisi akan dilakukan pasca koordinasi dengan OPD Pemkot Surabaya.

“Ini nanti saya tanya OPD dulu. Nanti siang jam 1 baru ketemu,” pungkas WS.

Informasi “Laporan Pertanggungjawaban Risma-Whisnu Butuh Supervisi Kejaksaan” Telah Tayang di infosurabaya.id

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berita Surabaya

Install
×