Pemkot Surabaya Dituding Rahasiakan Data Tunggakan Pajak Reklame

  • Whatsapp

Surabaya – Pembayaran pajak reklame advertising di Surabaya jadi sorotan. Diduga, proses pembayaran ada ‘main mata’ antara pengusaha dengan Pemkot Surabaya.

Hal tersebut disampaikan dalam aksi dari Komunitas Peduli Aset Negara (KOMPAN). Puluhan pendemo melurug kantor Pemkot Surabaya kawasan Jalan Jimerto, Kamis (8/10/2020).

Read More

Mulanya, para masa aksi ini tidak diperbolehkan masuk kedalam kantor oleh petugas Satpol PP. Sambil membawa poster, dan berorasi dikawasan timur gedung masa meminta agar ada transparansi pembayaran pajak dari PT Warna-Warni advertising kepada Pemkot.

Sekitar lima orang perwakilan dipersilahkan masuk kedalam kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Surabaya. Sayangnya, audiensi tersebut berbuah kekecewaan.

’’Pihak Dispenda tidak kooperatif,’’ terang Korlap KOMPAN, Andi. Ia bersama perwakilan meminta data angka riil dari tanggungan pajak reklame. Termasuk dari pihak Warna Warni.

Alasannya, ada rahasia yang nggak bisa dibuka oleh pemkot. ’’Kita diminta berkirim surat ke Bu Risma,” imbuh Andi.

Lantaran tak puas mendapat jawaban dari pihak Dispenda, aksi tersebut berlanjut di kantor PT Warna-Warni kawasan Jalan Panglima Sudirman.

Menurut Andi, mereka mendatangi kantor tersebut lantaran dugaan perusahaan advertising ini menjadi salah satu perusahaan yang menunggak pajak reklame.

Mahasiswa FISIP di salah atu perguruan tinggi negeri di Surabaya ini mengatakan, ketika toko, cafe dan usaha kecil menengah tidak membayar pajak reklame, pegawai Dispenda Pemkot Surabaya langsung menindak dengan memasang tanda silang merah.

“Tapi kenapa perusahaan-perusahaan yang besar kok tidak dilakukan hal yang sama (dengan usaha kecil menengah). Ini ketimpangan antara perusahaan yang besar dengan usah kecil maupun menengah,” cetusnya.

Ditanya berapa nilainya retribusi pajak reklame yang tertunggak atau belum dibayarkan oleh perusahaan advertising, Andi tak menyebutkan pasti nilainya.

Tapi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sehingga nilai tersebut cukup besar menjadi bagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya.

“Kami tidak bisa menyebutkan angka pastinya. Tapi kami menduga tunggakan yang belum terbayarkan jumlahnya cukup besar,” katanya.

Usai aksi di depan kantor PT Warna Warni dan meletakkan poster di pagar perusahaan tersebut, massa meninggalkan lokasi.

Terpisah, Public Relation PT Warna Warni Dinar Aisyah saat dikonfirmasi wartawan tidak bisa menyampaikan terkait pajak reklame. Namun, Dinar mengaku, pihaknya siap mematuhi aturan dari Pemkot Surabaya.

“Kami selalu mengikuti aturan yang ada,” kilah Dinar.

Informasi “Pemkot Surabaya Dituding Rahasiakan Data Tunggakan Pajak Reklame” Telah Tayang di infosurabaya.id

Related posts