Pemprov Jatim Larang Satgas Sita KTP Pelanggar Prokes

  • Bagikan

Surabaya – Pemprov Jatim melarang Satgas Percepatangan Penanganan Covid-19 di kabupaten/kota, memberikan sanksi berupa penyitaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el )kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes). Sebab KTP-el merupakan bentuk pelayanan publik dasar yang digunakan untuk layanan publik lainnya, sehingga KTP-el adalah hak konstitusional warga negara.

“Dengan menyita KTP pelanggar prokes, harapannya kan pelaku jera dan tidak mengulangi pelanggaran di kemudian hari. Namun tesis ini masih perlu dipertanyakan lagi. Karena hingga saat ini belum ada data empiris yang dapat membuktikan adanya korelasi positif antara sanksi yang berat dan efek jera,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Dr Andriyanto SH MKes, saat dikonfirmasi, Minggu (31/1).

Menurut Andriyanto, KTP-el sebagai kartu identitas penduduk resmi sebagai bukti diri. KTP-el merupakan bentuk pelayanan publik dasar yang digunakan untuk layanan publik lainnya, misalnya mengurus BPJS, perbankan, bantuan sosial dan lain sebagainya. Jadi KTP-el merupakan hak konstitusional warga negara.

“Pemerintah daerah sejatinya dalam memberikan sanksi bagi pelanggar prokes haruslah sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan. Kepemilikan KTP-el telah diatur dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Imbauan ini sejalan dengan imbauan Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri bahwa sanksi penyitaan KTP-el adalah kurang tepat dan tidak efektif,” ungkapnya.

Penyitaan KTP-el ini, kata Andriyanto, menggunakan logika jump to conclusion untuk menerapkan hukuman yang lebih kejam lagi supaya pelaku jera, sesungguhnya harus diimbangi dengan melakukan evaluasi berkala terkait sejauh mana penegakan sanksi telah dilakukan secara konsisten dan untuk kemudian melihat sejauh mana penurunan angka pelanggaran protokol kesehatan telah terjadi.

Tujuan penjatuhan sanksi ini, lanjutnya, tidak sebatas berorientasi pada pembalasan, namun harus dipastikan penjatuhan sanksi tersebut memberikan manfaat. Yaitu mencegah pelanggaran prokes dan memutus rantai penularan Covid-19.

“Kami kira pemberian sanksi denda atau kerja sosial diikuti dengan pemberitaan di media sosial cukup efektif untuk membuat jera pelanggar. Justru dengan menyita KTP-el, masyarakat akan banyak dirugikan, mereka tidak bisa menggunakan untuk layanan publik.

Terlebih, akan memberikan beban kepada Satpol PP untuk menyimpan KTP-el yang disita, dan memberikan beban kepada Dinas Dukcapil daerah untuk mencetak kembali bila KTP-el nya hilang,” ungkapnya.

Penyitaan KTP-el, menurut Andriyanto, sebagai suatu tindakan yang terpisah dari upaya rehabilitasi, padahal seharusnya pelanggaran protokol kesehatan dilakukan justru dalam rangka rehabilitasi pelaku atau pelanggar. Penyitaan KTP-el belum tentu menjadi solusi apabila warga yang melakukan pelanggaran prokes ternyata melakukan perbuatannya karena ketidaksengajaan, lalai, lupa atau faktor lainnya.

“Sepertinya kita semua sepakat bila pandemi Covid-19 harus ditangani secara serius. Namun semangat memberikan sanksi penyitaan KTP-el bagi pelanggar prokes dengan alasan memberikan efek jera, sesungguhnya belum tentu menyelesaikan persoalan. Pemberian sanksi bagi protokol kesehatan sejatinya harus diformulasikan secara rasional, bukan emosional,” tandasnya

Informasi “Pemprov Jatim Larang Satgas Sita KTP Pelanggar Prokes” Telah Tayang di infosurabaya.id

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berita Surabaya

Install
×