Pengusiran Wartawan Oleh Oknum Anggota DPRD Kab. Bangkalan Komisi B Berujung Laporan Polisi

  • Bagikan
Pengusiran Wartawan Oleh Anggota DPRD Bangkalan
Pengusiran Wartawan Oleh Anggota DPRD Bangkalan

Info Bangkalan, Pengusiran Wartawan Oleh Anggota DPRD Bangkalan, Komisi B Bapak H. Samsul Arifin beberapa hari yang lalu, kini berbuntut panjang. Sikap arogansi sang Dewan, dilaporkan ke Polres Bangkalan oleh wartawan dari media Pelopor.net Bapak Abdussalam.

Sebelumnya, pada hari Jum’at (08/01/2020), Dikutip dari awak media dari Media Pelopor.net dan MPN akan melakukan peliputan terkait pertemuan antara warga Desa Langkap dengan Perangkat Desa Langkap yang di moderatori oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdas) Kabupaten Bangkalan.

Pengusiran Wartawan Oleh Anggota DPRD Bangkalan

Namun sayang, kedatangan awak media ini, tidak disambut hangat oleh anggota DPRD Kab. Bangkalan Komisi B Bapak H Samsul Arifin. Tidak hanya mengusir, bahkan sang Dewan melecehkan awak media yang datang.

Wartawan dari media Polopor.net yang merasa sangat kecewa dan keberatan terhadap arogansi oknum anggota DPRD Kab. Bangkalan Komisi B tersebut, akhirnya melaporkan sang dewan ke Polres Bangkalan.

“Saya sudah menunggu etikad baik beliau untuk melakukan permintaan maaf. Namun, hingga sampai saat ini, beliau tidak ada kabarnya. Jadi, terpaksa saya laporkan,” ujar Abdussalam, Jum’at (15/01/2021) siang.

Tidak hanya melaporkan anggota Dewan saja. Abdussalam juga melaporkan Ahmad Ahadiyan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Kab. Bangkalan yang telah melakukan pendorongan terhadapnya.

“Banyak saksinya. Selain warga, ada wartawan Metroposnews juga. 2 orang ini saya laporkan semua,” lanjutnya.

Penasehat Hukum dari media Pelopor.net, Aliansi Indonesia dan Metroposnews, serta LPLI menunggu hasil pemeriksaan dari Polres Bangkalan.

“Jika pengusutan tidak membuahkan hasil, dan jika tidak ada keseriusan Polres Bangkalan dalam menangani kasus ini, maka kasus tersebut akan kita tindak lanjuti ke Polda Jatim,” ungkapnya.

Merujuk pada UU pers No. 40 Tahun 1999, pengusiran terhadap wartawan, jelas-jelas melanggar Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran,” dan Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Adapun sanksinya sesuai Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berita Surabaya

Install
×