Skandal Satwa Kebun Binatang Surabaya Mencuat Lagi, Dinilai Janggal

  • Whatsapp

Surabaya – Kasus pemindahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali mencuat di meja parlemen DPRD Surabaya, Rabu (7/10/2020). Sementara Direktur Utama (Dirut) PT KBS Chairul Anwar menyesalkan diungkitnya luka lama, karena bisa membuat citra baik kebun binatang itu tercoreng kembali.

Seperti diketahui, kasus pemindahan satwa telah melalui proses hukum cukup panjang sebelum akhirnya diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Polrestabes Surabaya. Kasus ini kini masuk ke sidang praperadilan SP3 atas dugaan pidana perdagangan satwa di KBS.

Read More

Pertukaran satwa terakhir dilakukan pada 12 Juli 2013. PDTS mulai mengambil alih pengelolaan pada 15 Juli 2013. KBS sempat mengalami kemelut kepengurusan, sehingga pemerintah melalui Departemen Kehutanan yang sekarang dilebur dengan Departemen Lingkungan Hidup membentuk tim khusus.

Pemilik Taman Safari Indonesia (TSI) Toni Sumampau, yang juga Sekretaris Jendral (Sekjen) Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) sebagai ketua Tim Pengurus Sementara (TPS)–KBS. Namun, di akhir masa transisi saat KBS diambil alih oleh Pemkot Surabaya, ratusan ekor satwa dari KBS dipindahkan dan dibagi ke enam Lembaga Konservasi (LK).

Keenam lembaga itu adalah Taman Safari Indonesia, Taman Hewan Pematang Siantar yang dikelola oleh Rahmat Shah Ketua Umum PKBSI, Jatim Park, Wisata Bahari Lamongan (WBL), Lembah Hijau Lampung, dan Mirah Fantasia Banyuwangi.

Kasus dugaaan pemindahan tersebut, satwa ditukar dengan barang. Di antaranya mobil, dari lembaga konservasi lain, seperti 147 satwa dari 35 spesies KBS dipindah ke Taman Hewan Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan ditukar dengan pembangunan Museum Pendidikan Satwa di KBS.

Ada juga 79 satwa yang dikirimkan ke Lembaga Konservasi Lembah Hijau di Lampung dan ditukar satu mobil Toyota Kijang Innova serta satu sepeda motor.

Pemerhati Satwa Singky Soewadji menampik tudingan, bahwa pihaknya mempermasalahkan kasus ini lagi lantaran ada unsur politik.Sebaliknya, ini ia lakukan sebagai bentuk kepedulian dengan sejumlah satwa yang telah dijarah dari KBS. Terlebih, saat pemindahan itu status KBS status quo, karena ribut dan timnya masuk untuk menyelematkan.

“Saat satwa itu dipindahkan, izin Lembaga Konservasi (LK)-nya langsung dicabut. Sedangkan satwa itu bisa dilakukan pemindahan itu antar-LK dan oleh LK. Nah, kalo izinnya sudah dicabut, berarti saat itu kan belum bisa dilakukan,” katanya.

Sementara Dirut KBS Chairul Anwar, menjelaskan, peristiwa itu bergulir saat dirinya belum menjabat. Ia baru menjabat di jajaran direksi pada tahun 2016. Ia menyayangkan, kasus yang terjadi sebelum KBS diambil alih penuh oleh PT KBS digulirkan kembali, sehingga dikhawatirnya membentuk opini negatif masyarakat atas KBS.

Padahal, lanjutnya, dalam lima tahun terakhir KBS terus bekerja keras dan memperbaiki citra dan pelayanan kepada masyarakat. Setelah mendapat izin sebagai LK, KBS terus berbenah dan menjadi lebih baik. Apalagi di masa pandemi ini, KBS berhasil bertahan dan tetap eksis mengelola satwa dan hiburan.

Menurutnya, dengan adanya kasus tersebut harusnya semua pihak duduk bersama menyelesaikan kasus ini, bukan memperkeruh suasana. “Persoalan ini terjadi sebelum KBS di-take over Pemkot. Itu secara hukum juga telah berjalan runut. Saya menyampaikan, hanya titip, bahwa kita ini mengangkat opini masyarakat bagaimana KBS. Bukan hanya di Surabaya, bahkan luar negeri. Kita ini sudah habis-habisan di-bully terkait kasus KBS,” cerita Chaerul.

“Tolong jaga nama baik terkait KBS ini. Karena nama ini mulai pulih. Karena masyarakat juga awam dan nggak mau tahu persoalan ini,” pintanya.

Dengan kasus pemindahan satwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BKSDA untuk kembali mendapatkan hak-hak KBS atas satwa yang dipindahkan tersebut.

“Kita akan diskusikan dengan BKSDA untuk mengembalikan hak-hak KBS. Karena situasi seperti ini peraturan hukum itu apa harus kami usahakan,” ungkapnya.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz, menilai, pemindahan satwa tersebut terlihat janggal. Pasalnya, dalam perjanjian ada kompensasi. Dari data yang dihimpun, satwa yang ditukar itu di antaranya ada komodo, kuda nil, banteng jawa, orang utan, kanguru, dan rusa Timur. Oleh karena itu, pihaknya berharap KBS bisa mengambil kembali satwa tersebut.

Sedangkan Luthfiyah, Ketua Komisi B DPRD Surabaya meminta semua pihak tetap menjaga nama baik KBS yang saat ini sudah banyak mengalami perubahan signifikan. Dia mengimbau, para pihak yang masih merasa dirugikan, untuk menempuh jalur hukum dengan menyertakan bukti-bukti baru (novum) untuk memperkuat pengusutan persoalan itu.

“Persoalan ini adalah masalah tim pengelola lama. Tidak perlu mengutik-utik masalah lama, karena kaitannya nama dan image KBS. Apalagi di tengah pandemi, mereka bisa survive dan buka lagi,” ujar Lutfiyah.

Informasi “Skandal Satwa Kebun Binatang Surabaya Mencuat Lagi, Dinilai Janggal” Telah Tayang di infosurabaya.id

Related posts