Soal Deposit 100 Juta Tempat Hiburan Surabaya, Pakar Hukum UNAIR Anggap Tak Masalah

  • Bagikan
Soal Deposit 100 Juta Tempat Hiburan Surabaya, Pakar Hukum UNAIR Anggap Tak Masalah

Surabaya – Rencana Pemerintah Kota Surabaya yang mengharuskan deposit sebesar Rp 100 juta bagi Rekreasi Hiburan Umum (RHU) untuk buka di masa pandemi mendapat kritik dari berbagai pihak. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Surabaya Hendro Gunawan menyatakan bahwa deposito itu digunakan sebagai jaminan bahwa RHU akan menjalankan prokes dengan ketat.

“Itu wacana (deposit) kita final kan dulu. Tapi yang terpenting bukan itu. Yang penting bagaimana SOP itu bisa jalan dan itu bisa dipahami dan itu dianggap sebagai kebutuhan untuk semua warga masyarakat,” ucap Hendro.

Menanggapi hal tersebut, Indrawati, SH, LLM, Dosen dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, berpendapat tidak ada masalah bila Pemkot Surabaya menerapkan sistem deposito. Pasalnya, bila dilihat dari perspektif hukum perizinan, RHU harus memiliki izin berdiri.

“Karena kembali pada konsep hukum izin, maka artinya semua orang bebas melakukan apapun atau istilahnya, freedom to do. Artinya, hak 1 orang akan berbatasan dengan orang lain. Ketika dilakukan, pasti akan ada konflik. Negara harus hadir sebagai pengendalian. Jangan sampai aktivitas warga mengganggu warga lain. Ini bentuk intervensi negara,” ungkap Indrawati, Kamis (17/3/2021).

Indrawati mengungkapkan, salah satu bentuk intervensi negara menurut Indrawati adalah larangan. Pelarangan itu diwujudkan supaya individu tidak bebas melakukan apapun yang merugikan individu lain.

“Ketentuan RHU buka tentu ada tujuan, sarana, instruksi dan pembatasan, syarat. Terkait dengan RHU, pemkot Surabaya memberi peraturan. Untuk aturan deposit dalam konsep perizinan, diperbolehkan,” ujarnya.

Terkait pembatasan, Indrawati melihat Pemkot membatasi kegiatan yang diizinkan dengan kepentingan untuk menjaga protokol kesehatan. Misal batas waktu dan tempat. Ia melihat batas pembukaan waktu adalah syarat yang harus dipenuhi. Meski diperbolehkan, namun Indrawati mengingatkan Pemkot Surabaya untuk memuat sistem sejelas-jelasnya. Ia mengingatkan bahwa soal keuangan akan menjadi berbahaya.

“(Pemkot) Harus jeli dan hati-hati. Duit ini bahaya. Kalau nggak, bisa digugat di PN atau dilaporkan secara pidana. Dasarnya, pada pelaksanaan kewenangan, pada peraturan perundangan pada ada asas kecermatan, transparansi harus dipegang. Boleh, tapi harus hati-hati,” kata Indrawati.

Kendati demikian, ia kembali menegaskan bahwa Pemkot harus punya guideline yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) RHU. Artinya, ketika Pemkot memberikan kebijakan, harus lihat perda. Tidak boleh memberikan tanpa ada acuan.

“Kita tahu pemkot ini pilot project pelayanan publik terbaik di Indonesia. Tujuan utamanya, terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. RHU berdiri harus ada izin. Jadi, be careful, hati-hati. Pemkot Surabaya harus menegaskan selain dengan perda dan perwali, harus juga memikirkan UU korupsi, HAM dan lain sebagainya. Batasan tipis terkait HAM. takutnya ada penyalahgunaan wewenang. Ada syarat dan pembatasan,” pungkas Indrawati.

Informasi ” Soal Deposit 100 Juta Tempat Hiburan Surabaya, Pakar Hukum UNAIR Anggap Tak Masalah
Telah Tayang di : https://infosurabaya.id/2021/03/18/soal-deposit-100-juta-tempat-hiburan-surabaya-pakar-hukum-unair-anggap-tak-masalah/

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berita Surabaya

Install
×