Update Terbaru Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Pilwali Surabaya

  • Bagikan

Surabaya — Kemenangan pasangan calon (paslon) Eri-Armuji di Pilwali Surabaya 2020, masih menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya, tentang dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surabaya.

Hingga saat ini, laporan dugaan pelanggaran yang dimasukkan oleh Tim Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno diduga belum ditindaklanjuti.

Pelanggaran tersebut diantaranya, Surat Risma untuk warga; Permakanan Lansia dengan stiker paslon didalamnya; dan Pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang disinyalir kuat melibatkan operasi Birokrasi Pemkot dan Penggunaan APBD Surabaya.

Surat Risma, misalnya. Di dalam Surat tersebut sangat menabrak aturan pasal 4 dan pasal 67 (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Didalam pasal 67 disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Sementara, untuk pemasangan PJU salah satunya dilakukan di kawasan Menur V, Sukolilo, Surabaya. Warga mengeluhkan minimnya penerangan jalan kepada Eri Cahyadi saat melakukan kampanye.

Empat hari berselang, petugas dari Pemkot Surabaya langsung memasang 17 titik lampu PJU. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua RT 04 Menur V, Kholis saat diwawancara media awal November kemarin.

“Iya benar. Kami warga di sini dapat bantuan langsung dari Pak Eri. Jadi waktu itu Pak Eri ke sini sapa warga. Terus ngomong soal lampu PJU itu. Jarak sekitar empat hari langsung ada pelaksanaan pemasangan itu,” terangnya.

Bahkan pada pertengahan Bulan November, Ketua Tim Pemenangan paslon nomor 2, Miratul Mukminin (Gus Amik) didampingi penasehat hukum membeberkan data dan bukti tersebut kepada Bawaslu Surabaya.

Belum adanya tindakan dari laporan kepada Bawaslu Surabaya ini juga disorot oleh Putra Inisiator PDIP, Jagad Hariseno. Khususnya Surat ajakan dari Risma.

“Jadi yang saya persoalkan itu bukan soal hasil sengketa pilkada. Namun, persoalan pelanggaran sarat pidana yang diduga oleh Risma dan ASN Pemkot yang disinyalir menguntungkan paslon pilihannya. Tetapi tidak ada tindakan dan itu diketahui semua warga Surabaya,” terang alumnus ITS Surabaya ini.

Sulung tiga bersaudara ini mempertanyakan mengapa penegak hukum, termasuk Bawaslu Surabaya diam.”Jika memang tidak terbukti (pelanggaran) ya harus disampaikan oleh Bawaslu. Jika terbukti namun tidak ditindak berarti ini demonstrasi oligarki absolut dari Risma,” ungkap Mas Seno.

Terpisah, Ketua Bawaslu Surabaya M Agil Akbar mengatakan, terkait temuan surat ajakan untuk mencoblos dari Tri Rismaharini sudah di prosesnya.

“Sudah terbit status,” kata Agil, Minggu (13/12/2020).

Saat ditanya mengenai detail status tersebut, Agil enggan memberikan jawaban.

“Ke kantor saja,” jawabnya.

Meski demikian, Agil mengungkapkan dirinya sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait.

“Kemarin sebelum coblosan sudah kita panggil,” tandasnya.

Informasi “Update Terbaru Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Di Pilwali Surabaya” Telah Tayang di infosurabaya.id

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berita Surabaya

Install
×